Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengambil langkah strategis dalam upaya merespons eskalasi konflik pertanahan yang terus menghantui sektor agraria di tanah air. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara resmi mengumumkan rencana pembentukan pusat komando atau command center khusus yang dirancang untuk mempercepat penanganan masalah reforma agraria. Langkah ini diambil sebagai respons atas lambannya progres Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria yang telah dibentuk sejak Oktober 2025 namun dinilai belum memberikan dampak signifikan di lapangan.
Pengumuman ini disampaikan di sela-sela audiensi antara pimpinan DPR RI dengan perwakilan serikat buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Command center ini nantinya akan berfungsi sebagai kanal integrasi data dan informasi yang menghubungkan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga legislatif secara real-time.
Dinamika Pansus Agraria dan Kebutuhan Percepatan
Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk pada kuartal terakhir tahun 2025 awalnya digadang-gadang menjadi solusi komprehensif bagi sengketa tanah yang melibatkan korporasi, negara, dan masyarakat adat atau petani. Namun, dalam kurun waktu enam bulan operasionalnya, pansus tersebut terjebak dalam fase sinkronisasi data yang berkepanjangan.
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, pimpinan DPR memutuskan untuk melakukan restrukturisasi manajerial pada pansus tersebut. Pengendalian pansus kini didelegasikan kepada Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, dengan harapan dapat memberikan kepemimpinan yang lebih fokus dan eksekutoris. Integrasi command center dengan Komisi III DPR RI—yang membidangi hukum dan hak asasi manusia—dianggap krusial untuk memastikan bahwa setiap aduan masyarakat yang masuk dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah mitigasi hukum maupun advokasi kebijakan.
Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa keterbatasan informasi mengenai peristiwa di lapangan, seperti penangkapan aktivis atau bentrokan fisik antara perusahaan dan petani, seringkali menjadi kendala bagi DPR untuk melakukan intervensi cepat. Melalui command center ini, DPR ingin memangkas birokrasi informasi sehingga respons parlemen terhadap potensi kriminalisasi dapat dilakukan dalam hitungan hari, bukan bulan.
Kronologi Konflik dan Catatan Kritis Masyarakat Sipil
Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pembentukan pansus belum sepenuhnya menghentikan arus kekerasan di pedesaan. Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, memaparkan data yang cukup memprihatinkan terkait periode Desember 2025 hingga April 2026. Dalam rentang waktu tersebut, tercatat berbagai insiden mulai dari intimidasi, penganiayaan, hingga penangkapan paksa terhadap petani dan masyarakat adat yang sedang mempertahankan lahan mereka dari klaim korporasi.
Kritik tajam yang dilayangkan masyarakat sipil menekankan bahwa keberadaan pansus terkesan administratif tanpa adanya keberanian politik untuk menekan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Kesenjangan antara ekspektasi publik dan realitas penegakan hukum di lapangan menjadi pemicu utama mengapa reforma agraria dianggap jalan di tempat.
Berikut adalah kronologi singkat pembentukan dan tantangan pansus:
- Oktober 2025: DPR RI resmi membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria sebagai respons atas peningkatan eskalasi sengketa lahan nasional.
- Desember 2025 – April 2026: Periode krusial di mana laporan kekerasan dan kriminalisasi petani terus mengalir ke organisasi masyarakat sipil, meskipun pansus telah bekerja.
- Mei 2026: Pimpinan DPR RI mengumumkan perombakan struktur pansus dan pembentukan command center sebagai respons atas audiensi May Day untuk mempercepat penanganan kasus.
Implikasi dan Urgensi Reformasi Agraria
Reforma agraria bukan sekadar masalah pembagian tanah, melainkan isu fundamental mengenai keadilan sosial dan kedaulatan pangan. Tanpa adanya dorongan politik yang kuat dari legislatif, kebijakan agraria seringkali terjebak pada argumen teknis atau legalistik yang justru merugikan masyarakat kecil.
Secara politis, langkah DPR untuk membentuk command center menunjukkan adanya pengakuan bahwa jalur diplomasi dan perundingan formal yang selama ini dilakukan melalui pansus perlu didukung oleh sistem pemantauan yang lebih agresif. Implikasi dari kebijakan ini adalah peningkatan tekanan terhadap kementerian terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk lebih transparan dalam menyelesaikan konflik agraria yang bersifat struktural.
Jika command center ini berhasil dioperasikan dengan efektif, ia akan menjadi instrumen baru bagi DPR untuk memantau perilaku korporasi yang bergerak di sektor perkebunan dan kehutanan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik untuk menindaklanjuti temuan lapangan ke ranah penegakan hukum.
Tantangan ke Depan: Menjembatani Kesenjangan
Tantangan utama yang dihadapi oleh command center bentukan DPR ini adalah validasi data. Mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas status tanah, koordinasi antara data di lapangan dengan data di pusat komando akan sangat menantang. Selain itu, keterlibatan Komisi III memberikan sinyal bahwa DPR ingin menggunakan pendekatan penegakan hukum (yudisial) sebagai senjata utama dalam merespons sengketa.
Namun, kalangan akademisi hukum agraria menilai bahwa penyelesaian konflik tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan pidana atau hukum. Penyelesaian konflik agraria harus mencakup aspek redistribusi lahan, penyelesaian tumpang tindih regulasi, dan pemulihan hak masyarakat adat.
Dewi Kartika menegaskan bahwa tanpa tekanan politik yang nyata dari DPR RI, reforma agraria hanya akan menjadi slogan tanpa eksekusi. "Selalu ada alasan klasik mengapa tanah tidak kunjung sampai kepada petani," ujarnya dalam audiensi tersebut. Pernyataan ini menjadi pengingat bagi parlemen bahwa pembentukan command center harus diikuti dengan langkah nyata berupa pengawalan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat kecil, bukan sekadar memfasilitasi dialog di ruang ber-AC Senayan.
Langkah Strategis Selanjutnya
Menanggapi masukan dari serikat buruh, Sufmi Dasco Ahmad mengimbau agar organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh melakukan inventarisasi kasus yang bersifat mendesak (urgent). Langkah ini bertujuan agar command center nantinya tidak kewalahan oleh tumpukan berkas yang tidak terprioritas.
DPR RI diharapkan dapat membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan kasus melalui kanal resmi yang akan disediakan oleh command center tersebut. Transparansi dalam penanganan laporan, mulai dari verifikasi hingga tindak lanjut, akan menjadi indikator keberhasilan inisiatif ini di masa mendatang.
Secara keseluruhan, pembentukan command center ini merupakan langkah maju dalam upaya perbaikan tata kelola agraria di Indonesia. Meskipun skeptisisme dari masyarakat sipil masih cukup tinggi, inisiatif ini setidaknya memberikan harapan baru bahwa DPR RI mulai menyadari perlunya mekanisme respons cepat dalam menangani krisis agraria yang kian meluas. Keberhasilan inisiatif ini nantinya akan sangat bergantung pada konsistensi politik pimpinan DPR dan ketegasan dalam menegakkan hukum terhadap para pelanggar hak atas tanah, tanpa pandang bulu.
Publik kini menantikan implementasi konkret dari rencana ini. Akankah command center mampu menjadi solusi atas kebuntuan agraria, atau hanya akan menjadi birokrasi tambahan yang menambah panjang daftar panjang regulasi tanpa eksekusi? Waktu dan langkah-langkah nyata dari para pemangku kebijakan dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi jawabannya.
