Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memacu langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui program prioritas nasional, Sekolah Rakyat. Dalam perhelatan bertajuk "Menuju Satu Tahun Perjalanan Program Sekolah Rakyat: Capaian Strategis dan Sinergi Keberlanjutan" yang digelar di Jakarta pada Rabu (29/4/2026), Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan instruksi tegas bahwa lulusan program ini tidak boleh ada yang terjebak dalam angka pengangguran.
Kebijakan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah komitmen yang terukur untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima para peserta didik selaras dengan kebutuhan pasar kerja maupun jenjang pendidikan tinggi. Saifullah Yusuf menekankan bahwa lulusan Sekolah Rakyat harus menjadi agen perubahan yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi keluarga dan lingkungannya.
Visi Strategis: Memutus Rantai Kemiskinan melalui Pendidikan
Program Sekolah Rakyat, yang landasan hukumnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2025, dirancang untuk menyasar masyarakat dari kelompok ekonomi prasejahtera. Fokus utamanya adalah memberikan akses pendidikan berkualitas yang inklusif serta relevan dengan tantangan zaman.
Sejak diluncurkan setahun lalu, program ini telah menjadi tulang punggung upaya pemerintah dalam memberikan kesetaraan peluang. Kemensos menyadari bahwa tanpa intervensi pendidikan yang masif, kelompok masyarakat rentan akan terus terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Dengan memastikan setiap lulusan memiliki jalur yang jelas setelah menuntaskan pendidikan, pemerintah berharap dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di tingkat daerah.
Dualisme Jalur Karier bagi Lulusan
Pemerintah telah menyiapkan dua jalur utama bagi lulusan Sekolah Rakyat guna memastikan mereka terserap ke dalam ekosistem produktif. Jalur pertama adalah akademis, yakni bagi mereka yang memiliki potensi intelektual tinggi untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pihaknya telah membangun kemitraan strategis dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. "Jika mereka ingin kuliah dan memiliki kemampuan akademik, pintu perguruan tinggi negeri terbuka lebar. Kami juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi swasta, seperti Universitas Ary Ginanjar, yang telah menyatakan kesiapannya untuk menampung lulusan Sekolah Rakyat," ujarnya.
Selain jalur akademis, pemerintah juga menyediakan jalur vokasi bagi mereka yang lebih berminat terjun langsung ke dunia kerja sebagai tenaga terampil. Untuk memfasilitasi hal ini, Kemensos berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memberikan pelatihan keterampilan teknis yang tersertifikasi. Dengan sertifikasi ini, lulusan diharapkan memiliki daya tawar lebih tinggi di pasar kerja domestik maupun internasional.
Bagi peserta didik yang menunjukkan performa luar biasa sejak di bangku sekolah, pemerintah juga menyiapkan jalur khusus. Lulusan tingkat SMP yang memiliki kemampuan akademik menonjol akan didorong untuk melanjutkan pendidikan ke "Sekolah Garuda", sebuah lembaga pendidikan unggulan yang disiapkan pemerintah untuk mencetak kader-kader bangsa di masa depan.
Akselerasi Infrastruktur: Pembangunan 93 Gedung Permanen
Salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahap awal adalah keterbatasan infrastruktur. Sejauh ini, 166 unit Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia masih menumpang di gedung-gedung sementara milik pemerintah pusat maupun daerah.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah sedang mengebut pembangunan gedung permanen. Hingga akhir April 2026, sebanyak 93 gedung Sekolah Rakyat sedang dalam proses konstruksi. Saifullah Yusuf menargetkan sekitar 69 persen dari proyek pembangunan tersebut akan tuntas pada Juli 2026, sehingga bisa langsung digunakan untuk proses belajar-mengajar. Sisanya, yakni 24 persen, ditargetkan akan segera fungsional dalam waktu dekat.
Pembangunan infrastruktur ini merupakan simbol keseriusan negara dalam memberikan ruang belajar yang layak bagi anak-anak bangsa. Gedung-gedung tersebut dirancang tidak hanya sebagai ruang kelas, tetapi juga sebagai pusat kegiatan komunitas yang terintegrasi dengan kebutuhan pendidikan lokal.
Kronologi dan Latar Belakang Kebijakan
Program Sekolah Rakyat muncul sebagai jawaban atas tantangan demografi Indonesia. Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah tertinggal masih menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial vertikal. Berikut adalah garis waktu singkat perjalanan program ini:
- 2025: Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 120 Tahun 2025 sebagai payung hukum utama pelaksanaan Sekolah Rakyat.
- Pertengahan 2025: Operasionalisasi perdana 166 Sekolah Rakyat menggunakan gedung sementara.
- Awal 2026: Konsolidasi anggaran dan percepatan pembangunan gedung permanen di berbagai kabupaten/kota.
- April 2026: Evaluasi satu tahun perjalanan program dan penguatan komitmen penyerapan lulusan ke dunia kerja/pendidikan tinggi.
Implikasi Ekonomi dan Sosial
Kebijakan yang mewajibkan lulusan untuk produktif ini memiliki implikasi luas. Secara makro, jika program ini berhasil, Indonesia akan mendapatkan suplai tenaga kerja terampil baru setiap tahunnya yang berasal dari kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan memadai.
Analis kebijakan pendidikan dari berbagai lembaga pemerhati sosial menilai bahwa keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinkronisasi antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri. Pelibatan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan langkah tepat agar apa yang diajarkan di Sekolah Rakyat tidak mengalami mismatch dengan kebutuhan pasar kerja nyata.
Selain itu, keberhasilan ini akan menjadi indikator kunci dalam pencapaian target "Indonesia Emas 2045". Dengan memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, beban anggaran negara untuk bantuan sosial secara bertahap diharapkan dapat beralih menjadi investasi pada sumber daya manusia yang produktif.
Tantangan ke Depan
Meski optimistis, pemerintah mengakui bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Kualitas pengajar di Sekolah Rakyat, akses terhadap teknologi digital, serta keberlanjutan pendanaan di tingkat daerah menjadi catatan yang perlu diperhatikan.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sinergi lintas kementerian menjadi kunci utama. Tidak bisa lagi ada ego sektoral di mana pendidikan dianggap hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan, sementara penyerapan tenaga kerja hanya tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam konteks Sekolah Rakyat, semua kementerian harus bergerak dalam satu irama yang sama.
Penutup
Pernyataan tegas Menteri Sosial bahwa "tidak boleh ada lulusan yang menganggur" adalah sebuah pernyataan politik dan kebijakan yang menuntut tanggung jawab besar dari pemerintah. Ini adalah janji negara kepada warganya bahwa melalui jalur pendidikan, mobilitas sosial adalah sebuah keniscayaan.
Dengan komitmen pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung dan kemitraan strategis dengan sektor pendidikan tinggi serta industri, Sekolah Rakyat kini berada di jalur yang tepat untuk bertransformasi dari sekadar program bantuan menjadi mesin penggerak kualitas sumber daya manusia Indonesia. Publik kini menanti hasil nyata dari langkah-langkah tersebut saat angkatan pertama lulusan Sekolah Rakyat mulai memasuki dunia kerja dan pendidikan tinggi dalam waktu dekat.
