Kota Depok yang saat ini dikenal sebagai salah satu kota penyangga utama Jakarta sekaligus pusat pendidikan di Jawa Barat, menyimpan lembaran sejarah unik yang jarang ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Sebelum ditetapkan sebagai kotamadya pada 27 April 1999, Depok memiliki rekam jejak sebagai sebuah entitas politik mandiri yang memiliki presiden, konstitusi, dan tatanan pemerintahan sipil sendiri. Wilayah ini pernah menyandang status sebagai "negara" di dalam negara, atau lebih tepatnya sebuah tanah partikelir yang otonom, jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 dikumandangkan. Transformasi Depok dari sebuah hutan belantara di akhir abad ke-17 menjadi sebuah pemerintahan demokratis di awal abad ke-20 merupakan anomali sejarah yang menarik untuk dikaji dalam konteks kolonialisme dan sosiologi masyarakat.
Latar Belakang dan Pembentukan Tanah Partikelir Depok
Akar sejarah Depok dimulai pada akhir abad ke-17, tepatnya pada 18 Mei 1696. Seorang pejabat tinggi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang kaya raya, Cornelis Chastelein, membeli lahan seluas 12,44 kilometer persegi di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Depok. Chastelein, yang saat itu menjabat sebagai anggota Dewan Hindia (Raad van Indie), membeli tanah tersebut dengan harga 2,4 juta gulden (beberapa sumber menyebutkan angka konversi yang berbeda, namun esensinya adalah nilai investasi yang sangat besar pada zamannya). Tanah ini berstatus sebagai land atau tanah partikelir, yang berarti wilayah tersebut berada di luar administrasi langsung pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemilik tanah partikelir memiliki hak-hak istimewa (hak pertuanan) yang mencakup hak memungut pajak, mengangkat kepala desa, dan mengelola keamanan sendiri.
Motivasi Chastelein bukan sekadar ekonomi. Sebagai seorang penganut agama yang taat, ia memiliki visi sosioreligius untuk membangun komunitas yang mandiri. Pada saat itu, wilayah Depok masih berupa hutan rimba yang belum terjamah. Untuk mengolah lahan tersebut, Chastelein membawa sekitar 150 budak yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara, seperti Bali, Makassar, Ambon, Pulau Timor, hingga Filipina. Para pekerja inilah yang kemudian membabat hutan untuk dijadikan lahan pertanian produktif, terutama untuk komoditas lada, kopi, dan padi. Di bawah bimbingan Chastelein, mereka tidak hanya diajarkan cara bertani, tetapi juga diberikan pendidikan dan diarahkan dalam nilai-nilai kerohanian.
Wasiat Chastelein dan Kemerdekaan Para Budak
Titik balik terpenting dalam sejarah Depok terjadi menjelang wafatnya Cornelis Chastelein pada 28 Juni 1714. Dalam wasiatnya yang legendaris, Chastelein melakukan tindakan yang sangat progresif dan tidak lazim pada masa kolonial: ia memerdekakan seluruh budaknya. Tidak hanya memberikan kebebasan fisik, Chastelein juga menghibahkan tanah miliknya kepada para mantan budak tersebut untuk dikelola secara kolektif. Lahan tersebut diwariskan secara turun-temurun kepada 12 marga atau keluarga besar yang menjadi cikal bakal penduduk asli Depok, yang kemudian dikenal dengan sebutan "Belanda Depok".
Kedua belas marga tersebut adalah Jonathans, Laurens, Bacas, Loen, Soedira, Isakh, Samuel, Leander, Joseph, Tholense, Jacob, dan Zadokh. (Marga Zadokh kemudian punah karena tidak memiliki keturunan laki-laki). Untuk memastikan agar warisan ini tidak menjadi rebutan dan tetap terkelola dengan baik, Chastelein menunjuk Jarong van Bali sebagai pemimpin sementara. Namun, kesadaran akan pentingnya sistem yang lebih stabil mendorong komunitas ini untuk membentuk tatanan pemerintahan yang lebih formal.
Sistem Pemerintahan dan Era Kepresidenan Depok
Seiring berjalannya waktu, komunitas di Depok berkembang menjadi sebuah entitas administrasi yang disebut Gemeente Bestuur atau Pemerintah Sipil. Pada tahun 1871, pemerintah Hindia Belanda memberikan status otonomi khusus kepada Depok melalui keputusan Gubernur Jenderal. Status ini memungkinkan Depok untuk mengatur rumah tangganya sendiri di bawah pengawasan asisten residen di Bogor. Namun, struktur pemerintahan yang menyerupai negara modern baru benar-benar terkristalisasi pada awal abad ke-20.
Pada tahun 1913, dengan bantuan seorang pengacara dari Batavia, Depok merumuskan konstitusi dan sistem pemerintahan demokratis. Pimpinan tertinggi wilayah ini menyandang gelar "Presiden". Berbeda dengan sistem monarki atau penunjukan langsung oleh kolonial, Presiden Depok dipilih secara demokratis oleh warga pemilik tanah (para anggota 12 marga) melalui pemungutan suara setiap tiga tahun sekali. Dalam menjalankan tugasnya, presiden tidak didampingi oleh wakil presiden, melainkan dibantu oleh seorang sekretaris dan dewan pemerintahan yang bertanggung jawab atas ketertiban umum, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan warga.
Pusat pemerintahan negara kecil ini berada di titik Kilometer 0 Depok. Tugu Depok, yang berdiri hingga saat ini, menjadi penanda administratif pusat kekuasaan tersebut. Tak jauh dari tugu, berdiri sebuah gedung pemerintahan yang megah pada masanya, yang saat ini telah beralih fungsi menjadi Rumah Sakit Harapan di Jalan Pemuda. Selama periode ini, tercatat beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Presiden Depok, di antaranya:
- Gerrit Jonathans (terpilih pada 1913 sebagai presiden pertama).
- Martinus Laurens (menjabat mulai 1921).
- Leonardus Leander (menjabat mulai 1930).
- Johannes Matjis Jonathans (presiden terakhir yang menjabat hingga masa transisi ke Republik Indonesia).
Meskipun catatan terperinci mengenai kebijakan harian masing-masing presiden sulit ditemukan, keberadaan institusi ini membuktikan bahwa Depok telah mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dan pemerintahan mandiri jauh sebelum konsep tersebut populer di wilayah Nusantara lainnya.
Konteks Geografis dan Ekonomi Masa Pemerintahan Mandiri
Cakupan wilayah Depok pada masa keemasannya jauh lebih luas dibandingkan dengan batas-batas administratif kecamatan pada era Orde Baru. Kekuasaan tanah partikelir ini membentang dari kawasan Depok saat ini, meluas ke utara hingga mencakup sebagian Pasar Minggu di Jakarta Selatan, bahkan mencapai wilayah Gambir di Jakarta Pusat. Hal ini terjadi karena kepemilikan tanah Chastelein memang tersebar di beberapa titik strategis sepanjang jalur transportasi sungai Ciliwung.
Secara ekonomi, Depok menjadi oase kemakmuran kecil. Sebagai tanah partikelir yang tidak terikat pada kewajiban tanam paksa (Cultuurstelsel) pemerintah kolonial, penduduk Depok memiliki kebebasan lebih besar dalam mengelola hasil bumi. Mereka membangun sistem irigasi, pasar, dan sarana ibadah secara swadaya. Keberadaan Gereja Immanuel yang bersejarah di Jalan Pemuda menjadi bukti pusat aktivitas sosial dan spiritual masyarakat Depok saat itu. Pendidikan juga menjadi prioritas, di mana tingkat literasi di Depok tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya karena akses sekolah yang disediakan oleh yayasan warisan Chastelein.
Masa Kelam "Gedorongan" dan Transisi Kedaulatan
Keunikan status Depok membawa konsekuensi pelik pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Karena kedekatan budaya, bahasa, dan agama dengan pihak Belanda, serta status otonomi yang diberikan oleh pemerintah kolonial, warga Depok sering kali dipandang dengan kecurigaan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Mereka dianggap sebagai kelompok yang "diistimewakan" oleh Belanda.
Pada Oktober 1945, meletus peristiwa tragis yang dikenal sebagai "Gedorongan Depok". Massa dari wilayah sekitar menyerbu pemukiman warga 12 marga, melakukan penjarahan, dan penahanan. Banyak warga Depok yang harus mengungsi atau ditawan di Bogor dan Jakarta. Peristiwa ini merupakan bagian dari gejolak revolusi fisik di mana identitas "Belanda Depok" menjadi sasaran sentimen anti-kolonial. Pasukan Inggris dan NICA kemudian masuk ke Depok untuk memulihkan ketertiban, namun hal ini justru memperpanjang ketegangan politik dengan pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri.
Ketidakpastian status Depok berakhir pada awal 1950-an. Pemerintah Republik Indonesia melakukan kebijakan nasionalisasi tanah-tanah partikelir di seluruh wilayah kedaulatan RI. Pada tahun 1952, Presiden terakhir Depok, Johannes Matjis Jonathans, secara resmi menyerahkan kekuasaan administratif dan tanah partikelir Depok kepada pemerintah Indonesia. Penyerahan ini dikukuhkan melalui akta pelepasan hak tanah dengan kompensasi sebesar kurang lebih Rp 229.000 (nilai saat itu). Sejak saat itu, Depok resmi terintegrasi sepenuhnya ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, awalnya sebagai bagian dari Kabupaten Bogor.
Analisis Implikasi dan Warisan Sejarah
Eksistensi "Negara Depok" memberikan pelajaran penting tentang sejarah kepemilikan tanah dan eksperimen sosial di Indonesia. Secara sosiologis, komunitas 12 marga Depok adalah contoh awal dari masyarakat multikultural yang disatukan oleh visi bersama, meskipun berasal dari latar belakang etnis yang berbeda-beda. Mereka berhasil menciptakan sistem hukum dan administrasi yang stabil selama lebih dari dua abad.
Secara politik, status Depok sebagai tanah partikelir menunjukkan betapa kompleksnya struktur kekuasaan di era Hindia Belanda, di mana kedaulatan tidak selalu bersifat monolitik di tangan Gubernur Jenderal. Keberadaan presiden di Depok juga mencerminkan adopsi dini terhadap sistem republikanisme di tingkat lokal, meskipun dalam skala yang sangat terbatas dan eksklusif bagi kalangan tertentu.
Saat ini, sisa-sisa kejayaan "Negara Depok" masih dapat dijumpai dalam bentuk bangunan cagar budaya di sepanjang Jalan Pemuda dan Jalan Jembatan Panus. Identitas 12 marga tetap terjaga melalui organisasi Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC) yang mengelola aset-aset bersejarah dan sosial di Depok Lama. Bagi masyarakat modern, sejarah ini bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan fondasi identitas kota yang kini telah tumbuh menjadi megapolitan.
Pelajaran dari sejarah Depok adalah tentang bagaimana sebuah komunitas kecil mampu membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan mandiri di tengah kepungan kolonialisme. Meskipun berakhir dengan integrasi nasional, warisan administratif dan semangat otonomi tersebut secara tidak langsung mewarnai karakter Depok hingga akhirnya kembali mendapatkan status kota administratif pada 1982 dan menjadi kotamadya penuh pada 1999. Memahami sejarah Depok berarti memahami salah satu fragmen paling unik dalam mosaik besar sejarah pembentukan bangsa Indonesia.
