Perubahan paradigma global mengenai ancaman eksistensial negara sedang mengalami pergeseran fundamental. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menegaskan bahwa perubahan iklim tidak lagi sekadar isu lingkungan hidup yang bersifat sektoral, melainkan telah bermutasi menjadi isu keamanan nasional yang krusial. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara eksklusif di Jakarta, Senin (20/7/2026), sebagai respons terhadap dinamika ancaman yang kian kompleks dan berdampak langsung pada stabilitas domestik Indonesia.
Dino menekankan bahwa definisi tradisional mengenai keamanan nasional, yang selama ini cenderung terpaku pada ancaman militer atau serangan dari aktor asing, kini sudah tidak memadai. Dalam kacamata geopolitik modern, ancaman terhadap kedaulatan dan kesejahteraan rakyat justru lebih banyak datang dari disrupsi alam yang bersifat permanen dan masif.
Realitas Ancaman Iklim sebagai Isu Strategis
Menurut Dino, fenomena perubahan iklim memiliki karakteristik ancaman yang berbeda dari konflik konvensional. Jika ancaman militer mungkin terjadi secara sporadis, perubahan iklim bersifat akumulatif dan permanen. Bencana banjir besar yang melanda Sumatra pada akhir November 2025 menjadi studi kasus nyata bagaimana krisis iklim melumpuhkan sendi-sendi kehidupan.
Bencana tersebut tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga memicu disrupsi ekonomi nasional yang berlangsung selama beberapa pekan. Ratusan ribu warga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, yang pada gilirannya menciptakan tekanan sosial-ekonomi yang masif. Kejadian ini memberikan peringatan bahwa ketahanan nasional kini sangat bergantung pada kemampuan negara dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap anomali cuaca yang dipicu oleh pemanasan global.
Kronologi dan Konteks Perubahan Paradigma
Transformasi cara pandang ini tidak terjadi secara mendadak. Sejak beberapa tahun terakhir, komunitas internasional dan pemerintah Indonesia telah mulai mengintegrasikan isu iklim ke dalam kebijakan pertahanan. Berikut adalah garis waktu singkat perkembangan wacana ini:
- Tahun 2024-2025: Peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia menuntut Badan Teknologi Pertahanan (Batekhan) Kementerian Pertahanan untuk mengevaluasi doktrin pertahanan.
- Juli 2025: Batekhan secara resmi merilis kajian yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana tertinggi di dunia. Posisi geografis di jantung Pacific Ring of Fire dan kondisi iklim tropis menjadikan bencana sebagai ancaman strategis nasional.
- November 2025: Bencana banjir di Sumatra menjadi katalisator bagi perdebatan publik mengenai urgensi kebijakan iklim sebagai bagian dari keamanan nasional.
- Juli 2026: Pernyataan Dino Patti Djalal memperkuat posisi bahwa Indonesia memerlukan redefinisi keamanan nasional yang mencakup ketahanan terhadap perubahan iklim.
Tantangan Geografis dan Kerentanan Indonesia
Posisi strategis Indonesia yang diapit oleh dua samudra dan dua benua memang memberikan keuntungan ekonomi, namun juga menempatkan negara ini di garis depan krisis iklim. Sebagai negara kepulauan, kenaikan permukaan air laut menjadi ancaman permanen bagi kedaulatan wilayah. Selain itu, ancaman kebakaran hutan yang sering kali dipicu oleh fenomena El Nino berkepanjangan menambah dimensi baru dalam konflik sumber daya.
Berdasarkan data dari lembaga riset iklim global, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap variabilitas iklim. Kombinasi antara ancaman alam dan dinamika pembangunan ekonomi yang pesat menciptakan risiko yang menumpuk. Tanpa sistem ketahanan berbasis risiko bencana yang terintegrasi, potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya.
Redefinisi Pertahanan Non-Militer
Menanggapi tantangan tersebut, solusi yang ditawarkan oleh berbagai pihak, termasuk kalangan ahli pertahanan, melibatkan pergeseran pendekatan dari responsif menjadi preventif. Doktrin pertahanan non-militer kini menjadi krusial. Hal ini mencakup:
- Integrasi Data: Pembangunan sistem informasi cuaca dan bencana yang terpusat untuk pengambilan keputusan cepat.
- Pemodelan Skenario: Menggunakan kecerdasan buatan untuk memprediksi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dan energi.
- Pusat Logistik Strategis: Membangun cadangan logistik di wilayah-wilayah rawan bencana sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional.
Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kementerian, telah mulai menyelaraskan kebijakan ini. Penurunan angka deforestasi hingga 85 persen dalam dua tahun terakhir masa pemerintahan Joko Widodo merupakan langkah konkret yang diakui dunia. Keberhasilan ini menjadi modal diplomasi Indonesia di tingkat global, terutama saat berhadapan dengan negara-negara pemilik hutan tropis lainnya seperti Brasil, Kosta Rika, dan Papua Nugini.
Peran Global dan Diplomasi Iklim
Indonesia berada di posisi unik untuk memimpin narasi iklim global. Sebagai pemilik hutan tropis yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami (carbon sink), Indonesia memiliki daya tawar yang kuat. Dino Patti Djalal menekankan bahwa Indonesia harus memutuskan apakah akan mengambil peran sebagai penentu arah kebijakan global atau sekadar pengikut dalam forum internasional.
Keterlibatan aktif dalam kerja sama internasional menjadi mutlak karena isu iklim bersifat lintas batas (transboundary). Tidak ada satu negara pun, sekuat apa pun militernya, yang dapat menghadapi krisis iklim sendirian. Kerja sama regional melalui forum seperti ESCAP menjadi wadah bagi Indonesia untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan efektif.
Indonesia Net Zero Summit 2026: Sebuah Langkah Strategis
Dalam rangka mendorong agenda ini, FPCI akan menyelenggarakan Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 pada 1 Agustus di Jakarta. Acara ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan upaya strategis untuk mengangkat aksi iklim sebagai prioritas nasional yang setara dengan isu-isu pertahanan tradisional.
Fokus utama INZS 2026 adalah menunjukkan bagaimana transisi menuju ekonomi hijau dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang nyata dan menciptakan kemakmuran bersama. Transisi energi dan ekonomi hijau dianggap sebagai jalan keluar dari jebakan ketergantungan pada sumber daya yang merusak lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan nasional dalam jangka panjang.
Implikasi dan Analisis Masa Depan
Jika Indonesia berhasil mengintegrasikan isu iklim ke dalam doktrin keamanan nasionalnya secara komprehensif, ada beberapa implikasi jangka panjang yang dapat diharapkan:
- Stabilitas Ekonomi: Pengurangan risiko bencana secara terukur akan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil bagi pelaku usaha.
- Kedaulatan Wilayah: Ketahanan terhadap kenaikan permukaan air laut akan melindungi pulau-pulau terluar yang selama ini menjadi titik awal kedaulatan negara.
- Kepemimpinan Global: Dengan mengadopsi standar tinggi dalam kebijakan iklim, Indonesia dapat memosisikan diri sebagai pemimpin moral dan strategis di kawasan ASEAN dan dunia.
Namun, tantangan implementasi tetap besar. Koordinasi antar-lembaga, ketersediaan pendanaan untuk adaptasi iklim, dan komitmen politik yang berkelanjutan menjadi kunci. Transisi dari paradigma "keamanan tradisional" ke "keamanan manusia dan iklim" memerlukan perubahan budaya birokrasi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem.
Sebagai penutup, pernyataan Dino Patti Djalal menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa keamanan nasional di abad ke-21 tidak lagi diukur dari seberapa banyak senjata yang dimiliki, tetapi seberapa tangguh sebuah negara bertahan dan beradaptasi di tengah perubahan iklim yang tak terelakkan. Langkah Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan apakah negara ini mampu mengubah ancaman besar ini menjadi peluang emas untuk tumbuh lebih kuat, lebih hijau, dan lebih berdaulat.
