Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) secara resmi menetapkan kebijakan strategis terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada November 2028. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa tidak akan ada pembangunan arena atau venue olahraga baru dalam skala besar untuk ajang tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara serta mencegah munculnya fasilitas olahraga yang mangkrak atau terbengkalai pasca-event.
Keputusan ini menandai pergeseran paradigma dalam manajemen penyelenggaraan event olahraga nasional di Indonesia. Fokus utama pemerintah kini beralih pada optimalisasi aset yang telah ada, perbaikan fasilitas eksisting yang memerlukan renovasi, serta kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan kesiapan infrastruktur tanpa harus menambah beban APBN melalui proyek konstruksi baru yang masif.
Konteks Kebijakan: Belajar dari Pengalaman Masa Lalu
Pembangunan arena olahraga yang masif sering kali menjadi isu krusial dalam penyelenggaraan PON di berbagai provinsi. Sejarah mencatat bahwa pasca-PON, banyak fasilitas olahraga megah yang dibangun dengan biaya triliunan rupiah akhirnya tidak terawat, minim kegiatan, dan justru membebani anggaran pemeliharaan daerah. Fenomena "white elephant" atau bangunan gajah putih ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan untuk tidak membangun venue baru di PON 2028 merupakan upaya konkret pemerintah untuk menghentikan siklus pemborosan tersebut. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada di NTB dan NTT, serta menggandeng DKI Jakarta sebagai wilayah penunjang, pemerintah berupaya menciptakan standar baru penyelenggaraan yang lebih ramping, fungsional, dan akuntabel.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kemenpora, Jakarta, pada Rabu (1/7/2026), Menpora didampingi oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, Jamdatun Narendra Jatna, serta perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kehadiran unsur kejaksaan dan pengawas keuangan ini menjadi indikator kuat bahwa pemerintah menaruh perhatian besar pada aspek tata kelola anggaran dan kepatuhan hukum sejak tahap perencanaan.
Pemetaan Infrastruktur dan Strategi Optimalisasi
Pemerintah akan segera membentuk tim koordinatif lintas kementerian dan lembaga yang bertugas memetakan kebutuhan nyata di lapangan. Proses ini tidak hanya melibatkan pendataan fisik venue, tetapi juga audit kesiapan operasional.
Langkah-langkah Strategis Tim Koordinatif:
- Audit Fisik dan Fungsional: Tim akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap setiap stadion, gelanggang olahraga, dan lapangan yang ada di NTT dan NTB.
- Penghitungan Anggaran Perbaikan: Jika ditemukan venue yang memerlukan perbaikan untuk memenuhi standar federasi cabang olahraga, anggaran akan dialokasikan secara terukur berdasarkan kebutuhan riil.
- Pemanfaatan Aset Daerah: Mengintegrasikan fasilitas milik pemerintah daerah dan instansi terkait agar dapat digunakan secara maksimal selama durasi penyelenggaraan PON.
- Pembagian Peran dengan DKI Jakarta: Mengingat keterbatasan jumlah venue standar nasional di wilayah NTB dan NTT, DKI Jakarta ditetapkan sebagai hub penunjang untuk cabang olahraga tertentu yang membutuhkan infrastruktur khusus.
Langkah ini dianggap sebagai solusi cerdas untuk mengatasi tantangan geografis dan kesiapan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Dengan menetapkan DKI Jakarta sebagai penunjang, beban penyelenggaraan tidak sepenuhnya dibebankan pada NTB dan NTT, sehingga fokus pembangunan dapat dialihkan pada peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sumber daya manusia setempat.
Fokus pada 21 Cabang Olahraga Prioritas
Dalam arahannya, Menpora Erick Thohir menekankan bahwa PON 2028 bukan sekadar ajang seremonial, melainkan pilar penting dalam ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan 21 cabang olahraga prioritas yang masuk dalam desain besar olahraga nasional (DBON).
Pemilihan cabang olahraga ini bertujuan untuk sinkronisasi dengan target prestasi di level internasional, seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Menpora, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa setiap cabang olahraga yang dipertandingkan harus memiliki urgensi dalam pengembangan talenta atlet muda Indonesia.
"Penyelenggaraan PON harus berorientasi pada hasil (output) berupa peningkatan prestasi. Jangan sampai kita menghabiskan energi dan dana untuk membangun gedung, namun pembinaan atletnya tidak berjalan. Kita ingin PON 2028 menjadi ajang pembuktian hasil latihan para atlet dari 21 cabang olahraga prioritas tersebut," ujar Erick.
Implikasi Ekonomi dan Administratif
Keputusan pemerintah untuk tidak membangun venue baru memiliki implikasi positif terhadap kesehatan fiskal daerah. Dengan tidak adanya proyek konstruksi skala besar, risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat diminimalisir. Selain itu, keterlibatan BPKP dan Kejaksaan Agung (melalui Jamdatun) memberikan jaminan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk renovasi dan operasional akan diawasi secara ketat.
Secara ekonomi, penyelenggaraan PON dengan konsep "optimalisasi aset" diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata dan jasa, bukan melalui proyek fisik yang kontraktornya sering kali berasal dari luar daerah. Hal ini selaras dengan semangat Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Analisis: Tantangan dan Harapan
Tentu saja, kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Mengandalkan infrastruktur lama berarti pemerintah harus memastikan standar keamanan dan kenyamanan bagi atlet dan penonton tetap terjaga. Renovasi yang dilakukan harus benar-benar memenuhi standar federasi internasional agar hasil pertandingan di PON 2028 dapat diakui sebagai rekor nasional maupun kualifikasi untuk ajang internasional.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTB, pemerintah provinsi NTT, dan Pemprov DKI Jakarta memerlukan manajemen komunikasi yang intensif. Perbedaan jarak dan kesiapan sarana transportasi antardaerah menjadi faktor logistik yang harus dipetakan secara detail oleh tim koordinatif.
Namun, dari sisi keberlanjutan, langkah ini patut diapresiasi sebagai terobosan berani. Selama ini, penyelenggaraan ajang olahraga nasional kerap terjebak dalam euforia pembangunan fisik yang berlebihan. Dengan keberanian Menpora untuk "mengerem" pembangunan arena baru, Indonesia mulai belajar untuk lebih pragmatis dan efisien dalam mengelola event olahraga besar.
Kronologi Persiapan PON 2028
- Awal 2026: Penetapan NTB dan NTT sebagai tuan rumah utama PON XXII/2028.
- Juni 2026: Intensifikasi rapat koordinasi antara Kemenpora, KONI, dan instansi pengawas terkait.
- 1 Juli 2026: Pernyataan resmi Menpora Erick Thohir mengenai kebijakan penghentian pembangunan venue baru dan pengutamaan optimalisasi aset.
- Juli 2026 – Desember 2026: Tahap pemetaan kebutuhan dan audit venue oleh tim koordinatif.
- 2027: Pelaksanaan renovasi terbatas pada venue yang memerlukan perbaikan mendesak.
- November 2028: Penyelenggaraan PON XXII di NTB, NTT, dan DKI Jakarta.
Kesimpulan
Keputusan pemerintah untuk tidak membangun arena baru untuk PON 2028 merupakan langkah taktis yang menunjukkan kedewasaan dalam tata kelola olahraga nasional. Fokus pada efisiensi anggaran, pengawasan hukum yang ketat, dan prioritas pada pembinaan atlet menunjukkan bahwa orientasi penyelenggaraan PON telah bergeser dari sekadar kemegahan fisik menuju kualitas prestasi.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk KONI, Kejaksaan, dan BPKP, diharapkan PON 2028 dapat berjalan sukses, akuntabel, dan memberikan warisan (legacy) yang bermanfaat bagi pembinaan olahraga di Indonesia. Keberhasilan konsep ini akan menjadi cetak biru (blueprint) bagi penyelenggaraan ajang olahraga nasional di masa depan, di mana keberlanjutan lebih diutamakan dibandingkan sekadar pembangunan infrastruktur sesaat.
Publik kini menantikan hasil pemetaan tim koordinatif, yang diharapkan mampu merumuskan kebutuhan anggaran yang rasional dan memastikan bahwa seluruh atlet yang bertanding di PON 2028 mendapatkan fasilitas yang layak untuk mencetak rekor-rekor baru demi kejayaan olahraga Indonesia di kancah dunia.
