Insiden meninggalnya peserta dalam pelatihan dasar militer bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) telah memicu gelombang kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil. Amnesty International Indonesia secara resmi mendesak pemerintah untuk segera menghentikan program pelatihan berbasis militer tersebut, menyusul jatuhnya korban jiwa di tengah proses pendidikan yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan manajerial koperasi.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti bahwa insiden kematian tiga peserta dalam pelatihan tersebut bukan merupakan persoalan sepele yang dapat diselesaikan dengan permohonan maaf semata. Kematian warga sipil dalam program yang diinisiasi oleh negara ini dianggap sebagai bentuk kelalaian serius, terutama karena minimnya transparansi dari pihak penyelenggara terkait detail pelatihan dan penyebab pasti kematian para korban.
Kronologi peristiwa ini bermula ketika Kementerian Pertahanan menyelenggarakan program pelatihan untuk mempersiapkan calon manajer bagi koperasi yang tersebar di berbagai desa dan kampung nelayan. Program yang menargetkan partisipasi hingga 35.000 warga sipil ini dirancang dengan kurikulum yang kental dengan nuansa militer, mencakup latihan fisik berat dan pendisiplinan ala komando. Sayangnya, pelaksanaan program ini justru berakhir dengan duka bagi keluarga korban. Sorotan publik semakin tajam setelah terungkap bahwa pihak Kementerian Pertahanan baru memberikan informasi ke publik mengenai insiden tersebut beberapa hari setelah proses pemakaman korban selesai dilakukan, yang menimbulkan kesan adanya upaya menutup-nutupi informasi.
Menggugat Relevansi Militerisme dalam Ekonomi Kerakyatan
Penerapan metode militer dalam mengelola entitas ekonomi rakyat seperti koperasi memicu pertanyaan fundamental mengenai arah kebijakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Usman Hamid, pelatihan bagi pengelola koperasi seharusnya menitikberatkan pada aspek manajemen bisnis, literasi keuangan, strategi pemasaran, dan kemampuan komunikasi yang dialogis. Sebaliknya, pendekatan militeristik yang mengedepankan kekuatan fisik dan sistem hierarki komando dinilai tidak selaras dengan prinsip dasar koperasi yang dianut di Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan dikelola secara demokratis. Mohammad Hatta, sebagai Bapak Koperasi Indonesia, meletakkan dasar bahwa koperasi adalah wadah perjuangan ekonomi rakyat yang harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, bukan keseragaman atau kepatuhan buta. Sistem garis komando yang diterapkan dalam pelatihan tersebut dianggap bertolak belakang dengan semangat partisipasi anggota yang menjadi inti dari kedaulatan koperasi.
Kekhawatiran akan Kebangkitan Dwifungsi
Fenomena keterlibatan militer dalam urusan sipil, seperti pengelolaan koperasi desa, sering dikaitkan dengan kekhawatiran publik akan kembalinya pola "dwifungsi" yang dominan pada era Orde Baru. Dalam sejarah politik Indonesia, dwifungsi militer memfasilitasi peran ganda militer di bidang pertahanan sekaligus dalam ranah sosial-politik dan ekonomi. Amnesty International Indonesia memperingatkan bahwa normalisasi militerisasi di ruang sipil dapat mengaburkan batas tegas antara domain pertahanan negara dan domain publik.
Implikasi dari kebijakan ini cukup luas. Ketika warga sipil dipaksa mengadopsi budaya militer, terdapat risiko terjadinya pergeseran nilai dalam interaksi sosial. Militerisme cenderung menekankan pada kepatuhan hierarkis dan penyeragaman, sementara masyarakat sipil justru membutuhkan ruang bagi kebebasan berekspresi, inovasi, dan dialog terbuka. Jika pemerintah terus mendorong pendekatan ini, ada ketakutan bahwa efisiensi ekonomi yang dicita-citakan justru akan terkubur oleh birokrasi komando yang kaku dan tidak demokratis.
Analisis Dampak dan Implikasi Kebijakan
Secara struktural, penggunaan sumber daya militer untuk mengurusi persoalan manajerial ekonomi dianggap sebagai pemborosan dan salah sasaran. Pelatihan yang berfokus pada kedisiplinan fisik tidak akan meningkatkan daya saing koperasi di pasar yang semakin kompetitif. Sebaliknya, keterlibatan militer dalam urusan ini berpotensi menimbulkan ketegangan di tingkat akar rumput jika aparat yang bertugas tidak memahami kompleksitas dinamika ekonomi lokal.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan program ini menjadi catatan penting. Kasus meninggalnya tiga warga dalam pelatihan menunjukkan adanya potensi kegagalan prosedur (SOP) dalam manajemen kesehatan dan keselamatan peserta. Amnesty International menuntut adanya investigasi independen untuk memastikan pihak mana yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah di masa depan akan terus tergerus.
Data pendukung menunjukkan bahwa dari 35.000 target peserta, cakupan yang luas ini menuntut standar keamanan yang sangat tinggi. Mengingat peserta terdiri dari berbagai latar belakang usia dan kondisi fisik, pendekatan "satu ukuran untuk semua" (one size fits all) dalam pelatihan fisik sangat berisiko. Sejauh ini, belum ada penjelasan komprehensif dari pemerintah mengenai langkah preventif yang telah diambil untuk memastikan tidak ada lagi korban jiwa dalam tahapan pelatihan selanjutnya.
Menuju Pengelolaan Koperasi yang Humanis
Sebagai langkah korektif, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Beberapa poin rekomendasi yang disampaikan meliputi:
- Penghentian Segera Pelatihan Militeristik: Menghentikan semua bentuk latihan fisik berbasis militer bagi warga sipil calon pengelola koperasi dan menggantinya dengan modul pendidikan manajerial yang relevan.
- Transparansi Publik: Membuka data mengenai insiden kematian secara transparan kepada keluarga korban dan publik, serta memberikan pertanggungjawaban hukum jika ditemukan adanya kelalaian dalam penyelenggaraan pelatihan.
- Reformasi Kurikulum: Mengarahkan kembali anggaran dan sumber daya pelatihan untuk peningkatan kapasitas bisnis, tata kelola koperasi yang demokratis, serta pelatihan yang berfokus pada kepentingan kesejahteraan warga.
- Penegakan Prinsip Demokrasi: Memastikan bahwa pengelolaan koperasi desa tetap berada di tangan anggota dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, bukan sistem komando yang menekan kreativitas warga.
Konteks Historis dan Hak Asasi Manusia
Sejarah mencatat bahwa militerisasi ruang sipil sering kali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Ketika militer diberikan ruang untuk mengintervensi urusan sipil tanpa kontrol yang memadai, terjadi kerentanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks koperasi, hal ini dapat mengancam otonomi anggota. Jika koperasi desa dikendalikan melalui pendekatan keamanan, maka fungsi ekonomi koperasi sebagai penopang hidup warga akan tersubordinasi oleh kepentingan-kepentingan di luar ekonomi.
Pemerintah, melalui kementerian terkait, seharusnya menyadari bahwa keberhasilan program pemberdayaan ekonomi tidak diukur dari seberapa disiplin warga dalam berbaris, melainkan dari seberapa besar peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh anggota koperasi tersebut. Pendekatan "bela negara" yang dimaknai sebagai pelatihan fisik harus ditinjau ulang agar tidak disalahpahami sebagai "militerisasi masyarakat".
Respons Pihak Terkait dan Harapan Publik
Hingga saat ini, tuntutan agar adanya evaluasi terhadap program KDKMP dan KNMP terus disuarakan. Reaksi publik yang cukup keras menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap kebijakan yang dirasa tidak relevan atau berpotensi membahayakan warga. Keberadaan koperasi desa yang sehat secara ekonomi dan demokratis secara organisasi adalah kunci bagi kemandirian pangan dan ekonomi di level lokal.
Harapan besar diletakkan pada pemerintah untuk tidak bersikap defensif terhadap kritik ini. Keberanian untuk mengakui kesalahan dalam desain program pelatihan dan kesediaan untuk melakukan perubahan haluan akan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan warga negara. Kasus kematian ini harus menjadi pelajaran terakhir agar kebijakan publik tidak lagi mengorbankan nyawa warga atas nama program yang kurang matang secara konsep.
Dalam jangka panjang, jika pemerintah tetap bersikukuh melanjutkan pendekatan militeristik, dikhawatirkan akan terjadi resistensi dari masyarakat desa yang justru kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan koperasi itu sendiri. Dialog antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan para pelaku koperasi harus segera dilakukan untuk merumuskan ulang bentuk pelatihan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah diharapkan segera merespons tuntutan Amnesty International dengan tindakan nyata yang konkret, bukan sekadar janji perbaikan. Keselamatan warga adalah prioritas utama yang tidak boleh dinegosiasikan dengan agenda apapun, termasuk agenda yang dibungkus dengan narasi "bela negara". Koperasi desa yang kuat adalah koperasi yang berakar dari semangat swadaya masyarakat, yang menghargai suara setiap anggotanya, dan yang dikelola oleh tangan-tangan terampil yang paham akan dinamika pasar, bukan oleh sistem yang menuntut kepatuhan buta di bawah bayang-bayang militerisme.
