Peringatan Hari Anti-Penyiksaan Internasional yang jatuh pada 26 Juni 2026 menjadi momentum krusial bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan koalisi lembaga negara untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat mekanisme pencegahan penyiksaan di Indonesia. Dalam sebuah pertemuan strategis di Jakarta, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan urgensi sinergi lintas sektoral antara pemerintah, aparat penegak hukum (APH), dan lembaga HAM untuk menghentikan praktik penyiksaan yang masih terjadi di berbagai lini.
Langkah ini diambil di tengah tantangan berat yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia, di mana praktik penyiksaan—baik secara fisik maupun psikis—masih kerap ditemui, terutama dalam konteks penegakan hukum dan manajemen rumah tahanan. Komitmen bersama ini melibatkan enam lembaga kunci yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP), yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI, dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).
Urgensi Reformasi Sistemik dalam Pencegahan Penyiksaan
Praktik penyiksaan, dalam perspektif hukum internasional maupun nasional, merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Anis Hidayah menekankan bahwa pencegahan penyiksaan bukan sekadar tugas teknis, melainkan mandat konstitusional untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang berada dalam status tahanan atau proses peradilan, tetap diakui hak-hak dasarnya.
Sinergi yang dibangun melalui KuPP bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih ketat, mulai dari proses pemeriksaan awal oleh kepolisian, kondisi di dalam rumah tahanan, hingga aksesibilitas pendampingan hukum. Tantangan utama yang disoroti adalah bagaimana mengubah kultur kekerasan yang mungkin masih terinternalisasi dalam proses interogasi atau manajemen ruang tahanan. Pemerintah didorong untuk tidak hanya mengeluarkan regulasi di atas kertas, tetapi juga melakukan supervisi ketat di lapangan agar standar hak asasi manusia benar-benar menjadi operasional kerja bagi setiap personel penegak hukum.
Rekam Jejak Aduan: Analisis Data Komnas HAM 2024-2026
Berdasarkan data yang dihimpun Komnas HAM, selama periode Januari 2024 hingga Mei 2026, lembaga tersebut telah menerima dan memproses 151 aduan terkait dugaan penyiksaan. Angka ini merepresentasikan potret buram yang memerlukan perhatian serius dari otoritas terkait. Kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam aduan tersebut mencakup individu perorangan, tahanan, serta masyarakat luas yang berinteraksi dengan proses penegakan hukum.
Analisis mendalam terhadap 151 aduan tersebut menunjukkan beberapa pola utama:
- Interogasi Koersif: Penggunaan kekerasan fisik maupun tekanan psikis saat proses pemeriksaan di tingkat kepolisian masih menjadi sumber aduan tertinggi.
- Kondisi Lapas dan Rutan: Isu kelebihan kapasitas (overcrowding) di rumah tahanan berkontribusi pada lingkungan yang tidak manusiawi, yang sering kali memicu kekerasan antar-tahanan atau perlakuan yang tidak layak oleh petugas.
- Kesenjangan Akses Hukum: Kurangnya pendampingan hukum yang efektif bagi tersangka membuat mereka berada dalam posisi rentan untuk mengalami perlakuan sewenang-wenang.
- Kerentanan Spesifik: Kasus kekerasan seksual dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan selama masa penahanan menjadi catatan khusus yang memerlukan pendekatan pemulihan yang sensitif gender.
Data ini juga diperkuat oleh temuan investigasi Komnas HAM pasca-aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi pada rentang Agustus hingga September 2025. Dalam peristiwa tersebut, tercatat adanya dugaan tindak kekerasan oleh aparat terhadap peserta aksi, yang menambah daftar panjang urgensi reformasi mekanisme pencegahan penyiksaan nasional.
Peran Strategis LPSK dalam Pemulihan Korban
Selain upaya pencegahan, aspek pemulihan korban menjadi pilar yang tidak terpisahkan. Ketua LPSK, Achmadi, menekankan bahwa pencegahan yang efektif harus dibarengi dengan jaminan hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan komprehensif. Korban penyiksaan sering kali mengalami trauma mendalam yang memerlukan penanganan medis, psikologis, hingga dukungan psikososial jangka panjang.
Menurut Achmadi, LPSK memandang penting adanya integrasi sistem layanan bagi korban. Sering kali, korban penyiksaan kesulitan mengakses keadilan karena minimnya bukti atau ketakutan akan intimidasi lebih lanjut. Oleh karena itu, sinergi antar-lembaga negara harus memastikan bahwa setiap korban memiliki akses terhadap perlindungan fisik, pendampingan hukum, dan bantuan medis tanpa hambatan birokrasi. Kolaborasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum, menjadi kunci untuk menyediakan infrastruktur pemulihan yang memadai di seluruh daerah.
Implikasi Kebijakan dan Mekanisme Nasional
Peringatan Hari Anti-Penyiksaan Internasional tahun 2026 ini bukan sekadar seremonial. Bagi anggota KuPP, momentum ini digunakan untuk merumuskan ulang peta jalan pencegahan nasional. Beberapa langkah strategis yang didorong meliputi:
- Pemantauan Tempat Penahanan: Meningkatkan frekuensi dan kualitas inspeksi mendadak (sidak) ke rumah tahanan, lapas, dan kantor kepolisian untuk memastikan standar hak asasi manusia terpenuhi.
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan: Memberikan masukan kepada pemerintah terkait revisi peraturan perundang-undangan yang mungkin masih memberi celah bagi praktik kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi.
- Penguatan Mekanisme Nasional Pencegahan (NPM): Mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menjalankan prinsip-prinsip OPCAT (Optional Protocol to the Convention against Torture) yang telah diratifikasi, agar pengawasan terhadap tempat penahanan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan independen.
- Pendidikan Hak Asasi Manusia: Mengintegrasikan kurikulum anti-penyiksaan ke dalam pelatihan rutin bagi anggota kepolisian, TNI, dan sipir lapas.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Tantangan terbesar dalam upaya pencegahan penyiksaan di Indonesia adalah mengubah paradigma dari pendekatan yang berbasis kekerasan menjadi pendekatan berbasis hak asasi manusia. Budaya impunitas atau kekebalan hukum bagi pelaku penyiksaan masih menjadi tantangan yang sering dikeluhkan oleh aktivis HAM. Jika pelaku penyiksaan tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, maka praktik tersebut akan terus berulang.
Secara implikasi, keberhasilan upaya ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Negara yang mampu menjamin bahwa setiap individu terlindungi dari penyiksaan adalah negara yang diakui memiliki supremasi hukum yang kuat di mata internasional.
Di sisi lain, masyarakat sipil dan lembaga HAM harus terus menjalankan fungsi pengawasan (watchdog) secara objektif. Transparansi dalam penanganan kasus penyiksaan, keterbukaan data, serta akses bagi lembaga pengawas untuk memeriksa fasilitas penahanan merupakan prasyarat mutlak.
Kesimpulan
Upaya Komnas HAM dan lembaga-lembaga yang tergabung dalam KuPP untuk memperkuat pencegahan nasional terhadap penyiksaan merupakan langkah maju yang harus diapresiasi. Namun, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada kemauan politik (political will) pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membuka diri terhadap pengawasan dan melakukan reformasi internal secara radikal.
Dengan adanya 151 aduan dalam dua tahun terakhir, Indonesia memiliki data empiris yang cukup untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Perlindungan martabat manusia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, tidak boleh dinegosiasikan dengan alasan apa pun, termasuk alasan keamanan atau ketertiban umum. Peringatan Hari Anti-Penyiksaan Internasional 2026 ini harus menjadi pengingat bahwa di balik setiap seragam dan setiap jeruji besi, terdapat hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Sinergi yang solid antara negara dan lembaga pengawas menjadi harapan utama agar praktik penyiksaan tidak lagi menjadi bayang-bayang kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Ke depan, koordinasi yang dilakukan oleh KuPP diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih mengikat, mekanisme pengaduan yang lebih aksesibel bagi masyarakat, serta sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Hanya dengan langkah konkret dan kolaborasi yang jujur, Indonesia dapat mewujudkan ruang publik dan sistem hukum yang benar-benar bebas dari praktik penyiksaan, demi tegaknya keadilan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
