Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) secara resmi menetapkan kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang akan dihelat di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta sebagai daerah penyangga. Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menegaskan bahwa 21 cabang olahraga yang masuk dalam kategori prioritas Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) wajib dipertandingkan dalam pesta olahraga nasional tersebut. Kebijakan ini diambil sebagai upaya sinkronisasi antara ajang olahraga domestik dengan target prestasi Indonesia di level internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.
Penegasan ini disampaikan Erick Thohir usai memimpin rapat konsolidasi dengan tiga gubernur dari wilayah penyelenggara di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa setiap atlet yang berlaga di PON memiliki jalur pengembangan yang selaras dengan cetak biru olahraga nasional yang telah disusun pemerintah guna meraih prestasi di kancah global.
Urgensi Integrasi DBON ke dalam PON 2028
Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan dokumen panduan strategis yang disusun pemerintah untuk mentransformasi sistem keolahragaan nasional. Fokus utamanya adalah mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di Olimpiade. Dalam kerangka kerja tersebut, terdapat 21 cabang olahraga yang dianggap memiliki potensi medali tinggi bagi Indonesia.
Cabang-cabang tersebut meliputi atletik, senam, akuatik, bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, sepak bola, menembak, judo, tinju, taekwondo, dan balap sepeda. Selain itu, terdapat cabang olahraga beregu seperti voli pantai (2×2), bola basket (3×3), dayung (dan kano), tenis, anggar, gulat, serta equestrian. Tidak ketinggalan, pencak silat turut dimasukkan sebagai cabang world heritage yang merupakan jati diri bangsa.
Integrasi ke-21 cabang ini dalam PON 2028 bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan taktis. Erick Thohir menekankan bahwa PON harus menjadi ajang pembuktian hasil latihan atlet yang dipersiapkan melalui sistem pembinaan nasional yang terukur. Dengan mewajibkan cabang-cabang prioritas ini, pemerintah ingin memastikan bahwa ajang PON tidak kehilangan relevansinya terhadap peta jalan prestasi olahraga nasional yang lebih besar.
Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Infrastruktur
Salah satu poin krusial dalam rapat konsolidasi tersebut adalah komitmen pemerintah untuk menjaga efisiensi anggaran. Berbeda dengan penyelenggaraan PON di tahun-tahun sebelumnya yang seringkali diikuti dengan pembangunan arena-arena baru secara masif, untuk PON 2028 pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan pembangunan fasilitas olahraga baru.
Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan rasionalisasi anggaran negara. Pemerintah mendorong para gubernur di NTB, NTT, dan DKI Jakarta untuk melakukan optimalisasi dan perbaikan (renovasi) terhadap fasilitas olahraga yang sudah ada. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya operasional penyelenggaraan sekaligus mencegah munculnya bangunan-bangunan yang tidak terawat pasca-event olahraga berakhir.
Pemerintah pusat, melalui koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, akan memantau ketat proses rehabilitasi arena ini. Koordinasi ini akan dilaporkan secara berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) untuk memastikan kesiapan venue berjalan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan federasi internasional masing-masing cabang olahraga.
Sinkronisasi dengan KONI dan Tata Kelola Atlet
Selain masalah venue dan cabang olahraga, Menpora juga menyoroti pentingnya tata kelola organisasi olahraga. Erick Thohir secara tegas meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk melakukan penyesuaian aturan terkait penyelenggaraan PON. Hal ini mencakup regulasi perpindahan atlet antarprovinsi yang selama ini sering menjadi polemik, serta standarisasi aturan pertandingan.
Erick berharap agar KONI mampu menciptakan tolak ukur yang kredibel. Dalam pandangannya, prestasi olahraga nasional tidak bisa dicapai jika tata kelola organisasi di tingkat daerah masih bersifat pragmatis, terutama terkait dengan fenomena "pembajakan" atlet menjelang PON. Penegakan aturan yang disiplin akan menjadi kunci agar PON 2028 benar-benar menjadi ajang pencarian bakat yang murni dan kompetitif, bukan sekadar ajang unjuk kekuatan finansial daerah tertentu.
Implikasi Terhadap Ekosistem Olahraga Nasional
Langkah pemerintah ini membawa implikasi luas bagi ekosistem olahraga di Indonesia. Pertama, bagi federasi cabang olahraga, kebijakan ini memaksa mereka untuk lebih fokus pada 21 cabang DBON tersebut. Pengalokasian dana pembinaan akan lebih diarahkan pada cabang-cabang yang memiliki potensi besar dalam Olimpiade.
Kedua, bagi daerah penyelenggara, beban kerja akan difokuskan pada pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada daripada proyek konstruksi baru yang berisiko mangkrak. Ketiga, bagi atlet dan pelatih, adanya kepastian cabang olahraga yang dipertandingkan akan memberikan ketenangan dalam menyusun program latihan jangka panjang (periodisasi).
Namun, tantangan besar tetap ada pada bagaimana memastikan 21 cabang ini tetap kompetitif di level daerah. Mengingat persebaran kekuatan olahraga di Indonesia masih terpusat di pulau Jawa, tantangan bagi tuan rumah PON 2028 (khususnya NTB dan NTT) adalah memastikan fasilitas yang direnovasi memenuhi standar untuk menyelenggarakan kejuaraan nasional yang berkualitas tinggi.
Pandangan dari Pihak Terkait
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, yang menekankan pentingnya disiplin atlet. Sebagai mantan atlet kelas dunia, Taufik memahami bahwa transisi dari latihan menuju kompetisi adalah tahap yang sangat krusial. Kehadiran para kepala daerah seperti Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjukkan adanya komitmen politik yang kuat dari tingkat daerah untuk menyukseskan visi nasional ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, juga memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah ini. Ia menyatakan bahwa DPR akan mengawal proses anggaran untuk rehabilitasi venue agar penggunaan uang negara benar-benar transparan dan tepat sasaran. Sinergi antara legislatif dan eksekutif ini dianggap sebagai langkah positif untuk menghindari kebocoran anggaran yang kerap membayangi perhelatan olahraga besar.
Kronologi dan Langkah Selanjutnya
Persiapan PON 2028 kini telah memasuki fase konsolidasi infrastruktur dan penyesuaian regulasi pertandingan. Berikut adalah garis waktu umum persiapan yang akan ditempuh:
- Fase Pemetaan (2026): Penentuan venue yang akan direnovasi dan finalisasi cabang olahraga berdasarkan kriteria DBON.
- Fase Koordinasi Lintas Kementerian (2026-2027): Pembentukan tim terpadu untuk pengawasan renovasi arena dan sinkronisasi anggaran.
- Fase Teknis dan Regulasi (2027): Penyusunan buku panduan teknis pertandingan oleh KONI dan federasi cabang olahraga terkait.
- Fase Pelaksanaan (2028): Penyelenggaraan PON dengan penekanan pada prestasi di 21 cabang prioritas DBON.
Analisis: Mengapa PON 2028 Berbeda?
Jika dibandingkan dengan PON sebelumnya, PON 2028 memiliki karakteristik yang lebih "terukur". Pemerintah tidak lagi ingin PON menjadi ajang yang sekadar meriah namun tidak berdampak pada peringkat Indonesia di Olimpiade. Dengan menetapkan 21 cabang prioritas DBON sebagai "wajib", pemerintah secara tidak langsung memaksa setiap provinsi untuk melakukan pembinaan atlet secara serius di cabang-cabang tersebut jika ingin meraih medali emas.
Sikap tegas Menpora Erick Thohir ini menandai perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Olahraga kini dipandang sebagai industri yang memerlukan manajemen profesional, efisiensi anggaran yang ketat, dan target capaian yang terukur. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini nantinya akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan di lapangan dan kesiapan daerah dalam melakukan adaptasi terhadap standar yang telah ditetapkan pusat.
Dengan kolaborasi antara pusat dan daerah, serta pengawasan yang ketat dari berbagai instansi terkait, PON 2028 diharapkan mampu menjadi batu loncatan yang signifikan bagi Indonesia untuk memperbaiki peringkat dalam ajang multi-cabang internasional di masa depan. Fokus pada kualitas, efisiensi, dan integrasi visi menjadi fondasi utama dalam transformasi olahraga Indonesia menuju tahun 2028 dan seterusnya.
