Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengambil langkah responsif saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Di tengah suasana rapat yang menyoroti kesejahteraan pekerja, Dasco secara terbuka melakukan komunikasi telepon langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri. Langkah ini diambil setelah ia menerima laporan mendesak mengenai ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang membayangi sekitar 55.000 karyawan di sektor industri keramik, khususnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat.
Pemicu utama dari keresahan para buruh tersebut adalah lonjakan harga gas industri yang dinilai sudah tidak rasional. Dalam percakapan yang diperdengarkan melalui mikrofon kepada peserta Rakernas, Dasco menyampaikan urgensi situasi di lapangan. Ia menegaskan bahwa stabilitas industri keramik kini berada di titik nadir akibat beban biaya operasional yang melambung tinggi karena harga gas yang tidak kompetitif.
Kronologi dan Situasi Darurat di Industri Keramik
Permasalahan mahalnya harga gas bumi untuk industri memang telah menjadi perdebatan panjang dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan keterangan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, harga gas industri di Indonesia telah mengalami kenaikan signifikan dari posisi 6 dolar AS per Million Metric British Thermal Units (MMBTU) menjadi 23 dolar AS per MMBTU. Kenaikan yang mencapai hampir empat kali lipat ini membuat biaya produksi pabrik-pabrik keramik membengkak tajam.
Dampak dari lonjakan harga ini bukan lagi sekadar potensi, melainkan telah menjadi realitas pahit. Andi Gani menyebutkan bahwa sejumlah pabrik besar, seperti Granito, Milan Keramik, dan Mulia Keramik, terpaksa mengambil langkah ekstrem dengan menutup operasional atau mengurangi produksi secara drastis. Penutupan operasional pabrik-pabrik ini menjadi sinyal bahaya bagi ketenagakerjaan nasional, mengingat sektor industri keramik merupakan salah satu sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Dalam percakapan telepon tersebut, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri merespons dengan cepat. Ia menyatakan komitmen untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Fokus utama dari koordinasi ini adalah mencari mekanisme penyesuaian harga atau kebijakan yang memungkinkan industri keramik tetap dapat beroperasi tanpa harus menempuh jalan PHK massal.
Analisis Beban Biaya Gas Industri
Untuk memahami urgensi masalah ini, perlu dilihat bagaimana porsi biaya gas dalam struktur produksi keramik. Industri keramik termasuk dalam kategori industri yang sangat bergantung pada energi termal (panas) untuk proses pembakaran (firing). Gas bumi merupakan komponen biaya operasional terbesar, yang seringkali mencakup lebih dari 30 hingga 40 persen dari total biaya produksi.
Ketika harga gas melonjak hingga di atas 20 dolar AS per MMBTU, produk keramik dalam negeri kehilangan daya saingnya di pasar, baik domestik maupun ekspor. Produk impor dengan harga lebih murah menjadi lebih menarik bagi konsumen, sementara produsen lokal terjepit antara biaya produksi yang tinggi dan harga jual yang tidak bisa naik karena tekanan pasar. Situasi ini menciptakan "perang harga" yang mematikan bagi pelaku industri dalam negeri.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri tertentu, termasuk industri keramik, dengan harga 6 dolar AS per MMBTU. Namun, implementasi kebijakan ini kerap terkendala oleh keterbatasan pasokan dan birokrasi penyaluran yang kompleks. Ketimpangan antara harga gas yang ditetapkan dalam regulasi dengan realitas harga di lapangan sering kali menjadi celah yang merugikan industri manufaktur.
Implikasi Ekonomi dan Sosial
Jika ancaman PHK terhadap 55.000 karyawan tersebut benar-benar terealisasi, dampaknya akan meluas ke berbagai sektor sosial dan ekonomi di wilayah Bekasi dan sekitarnya. PHK massal dalam jumlah besar tidak hanya memutus mata pencaharian ribuan keluarga, tetapi juga akan menekan daya beli masyarakat di tingkat lokal, meningkatkan angka pengangguran terbuka, dan membebani sistem perlindungan sosial pemerintah.
Selain itu, industri keramik memiliki rantai pasok yang panjang. Mulai dari penyedia bahan baku (seperti tanah liat dan feldspar), sektor logistik, hingga industri ritel bangunan. Jika pabrik keramik tutup, maka efek domino (multiplier effect) akan dirasakan oleh ribuan UMKM dan penyedia jasa yang bergantung pada ekosistem industri tersebut.
Dalam konteks makro, Indonesia sebagai salah satu penghasil energi terbesar di dunia semestinya memiliki keunggulan kompetitif dalam biaya energi. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan adanya ketimpangan distribusi energi. Andi Gani Nena Wea secara kritis mempertanyakan mengapa Indonesia justru mengalami kelangkaan gas untuk industri domestik, sementara volume ekspor gas masih terus berlangsung. Ini menjadi kritik tajam terhadap prioritas kebijakan energi nasional yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada hilirisasi industri di dalam negeri.
Langkah Lanjutan dan Harapan Serikat Pekerja
Menanggapi situasi yang mendesak ini, KSPSI menyatakan telah menjalin komunikasi dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Harapannya, ada solusi konkret yang lahir dalam rentang waktu 2 hingga 3 hari ke depan. Solusi tersebut diharapkan tidak hanya bersifat sementara, melainkan kebijakan struktural yang mampu menstabilkan harga gas untuk jangka panjang bagi industri padat karya.
Pihak buruh menuntut pemerintah untuk lebih tegas dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan HGBT. Jika pasokan gas dari Pertamina dan PGN tidak mencukupi, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan ekspor gas agar kebutuhan domestik, khususnya industri yang menyerap banyak tenaga kerja, dapat terpenuhi dengan harga yang wajar.
Tindakan yang dilakukan Sufmi Dasco Ahmad dengan menelepon langsung Dirut Pertamina menunjukkan bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian tingkat tinggi di DPR RI. Namun, publik menunggu tindak lanjut nyata dari pembicaraan tersebut. Apakah akan ada penyesuaian harga gas yang signifikan dalam waktu dekat? Ataukah akan ada skema subsidi energi yang lebih efisien bagi sektor manufaktur?
Tantangan Transisi Energi dan Daya Saing Nasional
Di masa depan, industri manufaktur Indonesia menghadapi tantangan ganda: menjaga daya saing di tengah fluktuasi harga energi global dan transisi menuju industri hijau yang lebih efisien. Ketergantungan pada gas bumi sebagai bahan bakar utama memang belum bisa digantikan sepenuhnya dalam waktu dekat. Oleh karena itu, efisiensi dalam distribusi dan kebijakan harga yang konsisten menjadi kunci utama.
Pemerintah, Pertamina, dan pelaku industri kini berada dalam satu meja untuk mencari titik temu. Keberhasilan dalam menuntaskan persoalan harga gas ini akan menjadi tolok ukur bagi kemampuan pemerintah dalam menjaga iklim investasi dan melindungi hak-hak pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam jangka panjang, kebijakan energi nasional perlu diarahkan pada kemandirian energi yang lebih kuat. Pembangunan infrastruktur gas bumi, seperti jaringan pipa transmisi dan distribusi yang merata, harus menjadi prioritas agar biaya logistik gas tidak menjadi beban tambahan bagi harga akhir di tingkat industri.
Kesimpulan
Kasus yang mencuat di Rakernas KSPI ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa stabilitas harga energi merupakan fondasi utama keberlangsungan industri manufaktur nasional. Ancaman PHK 55.000 buruh adalah alarm yang menunjukkan bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam tata kelola energi nasional.
Harapan besar kini tertumpu pada koordinasi antara Pertamina, PGN, dan Kementerian ESDM. Langkah cepat yang diambil setelah intervensi langsung dari pimpinan DPR RI ini setidaknya memberikan secercah harapan bagi para pekerja bahwa suara mereka didengar. Namun, pada akhirnya, solusi berkelanjutan berupa kebijakan harga yang adil dan transparanlah yang akan menjadi penyelamat bagi industri keramik Indonesia dari keterpurukan.
Masyarakat dan para pelaku usaha akan terus memantau perkembangan ini dalam beberapa hari ke depan. Apakah janji untuk mencari jalan keluar akan terealisasi, atau apakah industri keramik akan terus tergerus oleh beban biaya gas yang tinggi? Keputusan-keputusan strategis yang diambil dalam minggu ini akan sangat menentukan nasib puluhan ribu pekerja dan masa depan sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
