Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KGPAA Paku Alam X, menegaskan bahwa strategi percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia, khususnya di wilayah DIY, memerlukan pergeseran paradigma dari sekadar pemberian bantuan fisik menuju penguatan edukasi pola asuh berbasis keluarga. Pernyataan ini disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY di Yogyakarta pada Senin, 22 Juni 2026. Fokus utama yang ditekankan adalah krusialnya periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai fondasi pembentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) masa depan.
Transformasi Paradigma Penanganan Stunting
Selama ini, kebijakan penanganan stunting di berbagai daerah cenderung didominasi oleh program-program intervensi fisik, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan suplementasi gizi. Namun, Wagub DIY menyoroti adanya kesenjangan antara ketersediaan bantuan dengan tingkat pemahaman keluarga dalam menerapkan pola asuh yang tepat. Menurut Paku Alam X, pemberian nutrisi tidak akan memberikan dampak optimal jika tidak dibarengi dengan literasi orang tua mengenai kesehatan, sanitasi, dan pola makan yang berkelanjutan.
Pendekatan yang "membumi" menjadi kunci. Artinya, informasi mengenai gizi dan kesehatan harus diterjemahkan ke dalam bahasa dan praktik yang mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai lapisan latar belakang pendidikan. Stunting bukan sekadar masalah kemiskinan atau kurangnya akses makanan, melainkan juga masalah pemahaman mengenai bagaimana mengelola kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.
Urgensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan
Periode 1.000 HPK, yang mencakup 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah kelahiran, merupakan fase kritis di mana otak dan organ tubuh anak berkembang pesat. Kegagalan dalam memberikan nutrisi dan stimulasi yang tepat pada masa ini berisiko menyebabkan kerusakan permanen pada kognitif dan fisik anak.
Data menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi terhadap penurunan kemampuan kognitif, produktivitas rendah saat dewasa, serta kerentanan terhadap penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi di masa depan. Oleh karena itu, Wagub DIY menekankan bahwa edukasi kepada calon ibu—bahkan sejak masa persiapan kehamilan—menjadi langkah preventif paling strategis yang tidak bisa ditawar.
Peran Harganas 2026 dalam Konsolidasi Kebijakan
Penunjukan DIY sebagai tuan rumah Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026, yang puncak acaranya dijadwalkan pada 29 Juni 2026 di kawasan Benteng Vredeburg, dipandang sebagai momentum emas. Pemerintah daerah memanfaatkan ajang nasional ini untuk memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya keluarga yang berkualitas.
Rangkaian kegiatan Harganas 2026 yang berlangsung sejak 25 Juni akan menjadi wadah bagi sosialisasi masif mengenai pencegahan stunting. BKKBN, sebagai lembaga yang memimpin upaya penurunan stunting di tingkat nasional, memandang kepercayaan pemerintah pusat kepada DIY merupakan bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam mengintegrasikan program keluarga berencana dengan pembangunan kesehatan anak.
Tantangan Multisektoral dan Kolaborasi
Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Rohina, menambahkan bahwa meskipun pemerintah telah menyalurkan bantuan gizi secara masif, tantangan di lapangan tetap bersifat kompleks. Seringkali, kendala yang dihadapi bukan terletak pada ketersediaan pangan, melainkan pada kebiasaan pola asuh yang telah turun-temurun dan mungkin kurang tepat secara medis.
Kolaborasi lintas sektor menjadi mutlak diperlukan. Rohina menekankan bahwa jika seorang anak telah diberikan asupan gizi yang cukup namun pertumbuhan fisiknya tetap tidak optimal, maka diperlukan intervensi lanjutan yang melibatkan tenaga medis untuk mendeteksi faktor lain. Faktor-faktor tersebut bisa meliputi infeksi kronis, masalah lingkungan (seperti air bersih dan sanitasi), hingga kondisi psikologis keluarga yang mungkin memengaruhi pola makan anak.
Dalam hal ini, peran kader posyandu sebagai garda terdepan menjadi sangat krusial. Mereka bukan hanya berfungsi sebagai pengukur berat dan tinggi badan, tetapi juga sebagai pendamping keluarga yang memberikan edukasi berkelanjutan tentang pentingnya pola asuh sehat.
Implikasi Kebijakan: Menuju Indonesia Emas 2045
Upaya penurunan stunting merupakan bagian integral dari visi besar Indonesia Emas 2045. Jika angka stunting tetap tinggi, bonus demografi yang diharapkan akan berubah menjadi beban demografi. Oleh karena itu, instruksi dari Wagub DIY untuk melakukan pendekatan yang lebih menyeluruh memiliki implikasi kebijakan yang luas:
- Personalisasi Edukasi: Pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan model edukasi yang adaptif terhadap kearifan lokal. Pendekatan yang kaku seringkali tidak efektif; sebaliknya, edukasi yang dibalut dengan pendekatan budaya atau komunitas terbukti lebih diterima oleh masyarakat.
- Pemberdayaan Keluarga: Program pemerintah tidak boleh menjadikan keluarga sebagai objek penerima bantuan semata, melainkan subjek yang mampu mandiri. Keluarga harus dibekali pengetahuan untuk mengenali gejala dini stunting dan memahami kebutuhan gizi seimbang dengan memanfaatkan pangan lokal.
- Integrasi Data dan Layanan: Dibutuhkan sistem pemantauan yang terintegrasi antara sektor kesehatan, kependudukan, dan sosial. Data dari BKKBN harus selaras dengan data puskesmas untuk memastikan tidak ada keluarga berisiko yang terlewatkan dari intervensi.
Kronologi dan Fokus Penanganan Stunting di DIY
Dalam beberapa tahun terakhir, DIY telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam penurunan prevalensi stunting. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), DIY secara konsisten berada di jajaran provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia. Namun, target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 dan upaya berkelanjutan hingga 2026 menuntut daerah untuk tidak berpuas diri.
- Tahun 2024: Fokus pada intervensi serentak di posyandu melalui pengukuran antropometri balita secara masif dan pemberian makanan tambahan.
- Tahun 2025: Penguatan kolaborasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, BKKBN, dan PKK untuk pendampingan keluarga berisiko.
- Tahun 2026 (Saat ini): Penekanan pada edukasi pola asuh (parenting) sebagai inti dari keberlanjutan penurunan angka stunting nasional, dengan DIY sebagai model percontohan melalui momentum Harganas.
Analisis: Tantangan Psikososial dalam Pola Asuh
Analisis pakar kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa stunting sering kali berkaitan dengan "stunting pola asuh". Banyak orang tua, terutama di keluarga muda, belum memiliki literasi yang cukup mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI (MPASI) yang kaya protein hewani, serta pentingnya sanitasi lingkungan.
Selain itu, faktor ekonomi yang menekan sering kali membuat orang tua lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar instan tanpa memperhatikan nilai gizi. Di sinilah peran pemerintah daerah dalam memberikan edukasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan solusi praktis. Misalnya, mengajarkan cara mengolah pangan lokal yang murah namun bergizi tinggi agar keluarga tidak tergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah.
Penutup
Pernyataan Wagub DIY KGPAA Paku Alam X memberikan arah baru dalam penanganan stunting yang lebih manusiawi dan berbasis pada kemandirian keluarga. Dengan menempatkan edukasi pola asuh sebagai pilar utama, diharapkan percepatan penurunan stunting bukan sekadar angka statistik, melainkan perubahan perilaku nyata yang akan melahirkan generasi masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif.
Peringatan Harganas 2026 di Yogyakarta diharapkan menjadi katalisator bagi daerah lain untuk mereplikasi model edukasi keluarga yang telah dikembangkan di DIY, dengan harapan bahwa pada akhirnya, setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk tumbuh optimal tanpa hambatan stunting. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah kunci utama dalam mengakhiri masalah stunting di Indonesia.
